Sosialisasi Pemanfaatan Lahan




   
    Dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran pengguna jasa terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan kewajibannya/kepatuhan terhadap kontrak, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap mengadakan sosialisasi dan evaluasi pemanfaatan lahan yang bertempat di Hotel Dafam Cilacap (17/11/2011) dengan peserta dari pengguna jasa/ penyewa lahan di PPS Cilacap sebanyak dua puluh orang.


Kegiatan tersebut dibuka olah Kepala Bidang Pengembangan “Ir. Mansur, MM” yang mewakili Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan Narasumber dari Kasubdit Tata Operasional Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  “Ir. M. Firdaus Syahwan, MM”.
Materi dari Sosialisasi tersebut meliputi ;
1.               Keragaan Investasi
Pelabuhan Perikanan SamuderaCilacap berada di kawasan teluk penyu Kel.Tegalkamulyan Kec.Cilacap Selatan. Lokasi tersebut merupakan kawasan yang terintegrasi antara kegiatan / aktivitas usaha perikanan dan  pemukiman nelayan,  dengan luas  keseluruhan  ± 70 Ha,  dengan  rincian   luas   ± 40 Ha merupakan kawasan pemukiman nelayan dan ± 30,78 Ha merupakan kawasan aktivitas usaha perikanan / PPS Cilacap.
  Pada kawasan pemukiman nelayan sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti ; Jalan komplek, Drainase, Instalasi listrik, Air, telephon, Pemukiman Percontohan, Masjid, Pasar, Kantor Kelurahan, Puskesmas, Sekolah TK dan SD. Kawasan pemukiman tersebut dibawah pengelolaan dan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Cilacap.

  Sedangkan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang merupakan konsentrasi kegiatan perikanan tangkap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang meliputi ; Fasilitas Pokok (seperti Breakwater, Kolam pelabuhan, Dermaga, Jalan, Lahan), sedangkan Fasilitas Fungsional (seperti Kantor, TPI, Pasar Ikan, Lampu Suar, Air bersih, BBM) dan Fasilitas Penunjang (seperti Balai Pertemuan Nelayan, Kios).
  Lahan / tanah Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai bagian dari fasilitas pokok dengan luas keseluruhan ± 30,78 Ha, kesemuanya telah bersertifikat ± 18 Ha dengan sertifikat hak pakai dan 18,78 Ha dengan sertifikat hak pengelolaan.
  Tanah dengan status hak pakai (HP) seluas 18 Ha dipergunakan untuk fasilitas umum (Public Facilities) seperti untuk kawasan Kantor, Kolam, Breakwater, TPI, Jalan, Parkir, Balai Pertemuan, Shelter.
  Tanah dengan status hak pengelolaan (HPL) seluas ± 12,78 Ha dipergunakan bagi pihak ke III dengan kegiatan yang bersifat komersial sebagai lahan industri perikanan baik hulu maupun hilir, seperti Pengolahan, Pergudangan, Perbengkelan, TOKO BAP dan BBM.
  Dari luas lahan industri tersebut sampai dengan saat ini yang sudah dimanfaatkan ± 6,67 Ha sisanya ± 6,06 Ha atau ± 52%. Sisa lahan yang belum dimanfaatkan tersebut belum dikurangi kebutuhan lahan yang akan dipergunakan untuk fasilitas umum dikawasan industri seperti untuk jalan atau saluran drainase serta instalasi pengolah limbah terpadu didalam kawasan industri.
  Adapun industri yang sudah ada di kawasan industri PPS Cilacap sebanyak 123 investor , yang  sudah terikat kontrak meliputi 47 industri berskala besar seperti SPBB, Cold Storage, Pengolahan, Pergudangan dan Docking, sedangkan sisanya ±76 investor merupakan pengusaha berskala kecil seperti Kios Pesisir, Pujasera dan Sentra Pengolahan .
  Status penyewaan diatas ada yang berupa sewa lahan saja, sewa bangunan, dan ada yang berupa sewa lahan dan bangunan.
  Kondisi lahan yang dipihak ketigakan tersebut / areal industri secara umum sudah merupakan lahan siap bangun namun masih belum dilengkapi dengan jalan, drainase dan instalasi penerangan kawasan industri.
  Berdasarkan keragaan jenis investasi yang sudah ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan sekitarnya, masih terbuka peluang investasi untuk memanfaatkan lahan yang ada terutama untuk kegiatan penangkapan, industri pengolahan, dock, dan industri / pabrik jaring.
  Investasi di bidang penangkapan masih memungkinkan untuk dikembangkan karena di Samudra Indonesia masih tersedia potensi sumber daya ikan pelagis besar di WPP 573 seperti tuna dan cakalang.
  Industri pengolahan ikan juga masih sangat prospektiv untuk dikembangkan terutama untuk ikan-ikan yang bukan kualitas eksport sehingga bisa lebih bernilai tambah baik dari aspek nilai jual maupun penyerapan tenaga kerja dan nilai manfaat lainnya. Sebagai contoh ikan cakalang selain dikirim gelondongan keluar daerah seperti Jakarta, Jawa Timur, di Cilacap baru sebatas diolah secara tradisional seperti dibuat pindang sehingga tidak tertutup kemungkinan dibuat sambal ikan kaleng dengan lokasi pabrik di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
  Industri galangan kapal berupa dock / slipway masih memungkinkan untuk ditambah karena jumlah kapal yang cukup banyak sementara dock yang tersedia belum mencukupi dan masih bisa ditambah sekitar 3 rel lagi.
  Kebutuhan jaring nelayan di Cilacap masih mengandalkan pabrik jaring yang ada di Cirebon sementara jumlah nelayan di Cilacap cukup banyak sehingga peluang investasi untuk pabrik pembuatan jaring di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap masih potensial untuk melayani konsumen khususnya nelayan Selatan Pulau Jawa.
1.               Monitoring dan Evaluasi
  Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap juga melaporkan hasilnya secara rutin setiap semester ke Direktorat Pelabuhan Perikanan – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
  Secara umum monitoring sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait hal kepatuhan terhadap kontrak, seperti :
-            Masih adanya investor yang terlambat membayar biaya sewa.
-            Adanya beberapa investor yang belum melaksanakan pembangunan.
-            Adanya ketidak sesuaian jenis usaha dan luas lahan sebagaimana dalam kontrak, untuk itu akan dilakukan penertiban dan diminta kepada para investor apabila ada perubahan tersebut harus ada pemberitahuan dan ijin dari pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
-            Kesulitan mendapatkan laporan operasional penyewa lahan, meskipun sudah diupayakan baik dengan didatangi langsung kelokasi usaha maupun melalui surat.
2.              Kebijakan Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
  Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015” dengan Misi “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diantaranya Pelabuhan Perikanan berperan penting untuk mensukseskannya karena Pelabuhan Perikanan selain sebagai tempat kegiatan pemerintahan juga sebagai sistim bisnis perikanan dengan fungsi yang strategis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009 pasal 41.A.
  Pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan sebagai pusat bisnis diantaranya meliputi pemasaran, industri pengolahan, perdagangan yang dalam penerapannya dapat dilimpahkan ke pihak lain / investor. Pelabuhan Perikanan berperan untuk menyediakan fasilitas, pengaturan dan pengawasan.
  Dengan tumbuh kembangnya industri di Pelabuhan Perikanan maka aktifitas di Pelabuhan Perikanan baik hulu maupun hilir maka akan terjadi efisiensi usaha, meningkatkan harga jual dan daya saing, penyerapan tenaga kerja, pendapatan serta perbaikan ekonomi.
  Jumlah Pelabuhan Perikanan di Indonesia ada 892 pelabuhan yang aktif sekitar 521 pelabuhan terdiri dari 6 PPS, 13 PPN, 45 PPP dan 455 PPI, salah satu dari 6 PPS adalah PPS Cilacap.
  Tujuan Pengembangan Pelabuhan Perikanan adalah untuk operasional sehingga dapat memberikan pelayanan prima yang akan berdampak positif untuk pemberdayaan nelayan dan investasi.
  Sasaran pengembangan usaha di Pelabuhan Perikanan adalah untuk skala besar yakni terdapat pemilik kapal dengan ABK meliputi pengaturan dan pelayanan,sedangkan untuk usaha skala kecil yakni terdapat nelayan meliputi pemberdayaan,pembinaan dan pendampingan.
  Pengembangan Pelabuhan Perikanan diarahkan dengan konsep model Mall di Pelabuhan Perikanan sebagai pusat bisnis perikanan menyediakan produk dengan jumlah dan kualitas terjamin,dan pengguna jasa memperoleh kenyamanan dan keamanan serta kebersihan dan keindahan lingkungan terpelihara serta bisnis yang menguntungkan.
Pelabuhan Perikanan sebagai model Mall pengembangannya melalui ABG (Agency,Goverment and Bussines),
Ada 4 (empat) pilar Pelabuhan Perikanan sebagai Mall yakni:
-            Melaksanakan K 5 (zona management).
-            Meningkatkan aktifitas usaha perikanan (business activity).
-            Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan (interrelation ship).
-            Melaksanakan kewenangan secara penuh (full authority).
Pengembangan bisnis di Pelabuhan Perikanan meliputi kebutuhan untuk armada penangkapan seperti logistik, BAP, BBM, maupun air bersih, es, perbengkelan, docking spare part : untuk pendaratan hasil tangkapan seperti pelelangan, pengolahan, pasar lokal, cold storage, angkutan untuk pasar domestik maupun eksport.
  Arah pemanfaatan lahan dan fasilitas di Pelabuhan Perikanan kedepan adalah :
-            Perencanaan yang matang dalam pemanfaatan fasilitas meliputi kesesuaian dengan master plan, kesesuaian kebutuhan riil dengan investasi yang disesuaikan serta konstruksi harus memenuhi standar teknis, sanitasi higienis dan estetika.
-            Perlu monitoring dan evaluasi secara periodik,
-            Sangsi yang tegas terhadap penyimpangan atau ketidak patuhan terhadap kontrak seperti teguran sampai pemutusan kontrak.
-            Menjalin hubungan harmonis antar pihak Pelabuhan Perikanan dengan Investor / Stage Holder.
-            Harus menciptakan daya tarik bagi investor seperti : bahan baku harus tersedia, fasilitas harus memadai dan iklim usaha yang kondusif seperti keamanan, dan kenyamanan berusaha.
3.               Prosedur Pemanfaatan Lahan dan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan.
  Berdasarkan Undang-undang No.45 tahun 2009 pasal 41.A ayat.(1) bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran.
  Berkenaan dengan hal diatas Pelabuhan Perikanan menyediakan berbagai fasilitas. Bentuk-bentuk pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan sebagaimana diatur dalam PP No.19 tahun 2006 dan PP No.38 tahun 2008 yakni berupa sewa fasilitas, pelayanan jasa, pinjam pakai dan kerja sama operasional.
-            Sewa fasilitas.
Yaitu pemanfaatan fasilitas milik Pelabuhan Perikanan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Penyewaan fasilitas meliputi : sewa lahan, sewa bangunan, sewa tangki BBM / tangki air dan sewa peralatan.
-            Pelayanan Jasa
Yaitu pemberian jasa melalui pemanfaatan fasilitas / sarana milik Pelabuhan Perikanan oleh pihak lain sesuai kebutuhannya. Pelayanan jasa meliputi : pelayanan kapal, pelayanan barang dan alat, pelayanan kebutuhan perbekalan, pelayanan cold storage, pelayanan perbaikan kapal, pelelangan ikan, pas masuk ketentuan parkir, dll sesuai kebutuhan.
-            Kerja sama operasional
Yang dimaksud kerja sama operasional adalah pendayagunaan fasilitas milik Pelabuhan Perikanan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Kerja sama operasional meliputi: cold room,cold storage,bengkel,slipway/dock.
-            Pinjam Pakai.
Yang dimaksud pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan fasilitas milik Pelabuhan Perikanan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa dipungut biaya dan setelah jangka waktu tersebut berakhir,diserahkan kembali kepada Pelabuhan Perikanan. Prinsip pinjam pakai adalah sebagai penunjang pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan dan non komersial.
  Terhadap pemanfaatan fasilitas tersebut mengacu kepada PP No.19/th 2006 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Departemen Kelautan dan Perikanan.
  Mengenai prosedur sewa lahan/bangunan di Pelabuhan Perikanan prosedur pinjam pakai lahan/bangunan dan prosedur kerjasama pemanfaatan lahan/bangunan di Pelabuhan Perikanan (UPT pusat) secara rinci sebagaimana tercantum dalam hand out terlampir.
4.               Evaluasi Permohonan Sewa Lahan
  Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan evaluasi terhadap permohonan pemanfaatan lahan di Pelabuhan Perikanan adalah sebagai berikut :
-            Jenis usaha merupakan usaha dibidang perikanan dan menunjang operasional Pelabuhan Perikanan serta tidak menimbulkan dampak terhadap perencanaan lingkungan.
-            Luas lahan yang dimohon sesuai dengan kapasitas usaha.
-            Lokasi yang dimohon sesuai dengan peruntukannya (sesuai masterplan).
-            Pemenuhan kelengkapan administrasi.
-            Proposal usaha.
  Berdasarkan analisis kelengkapan persyaratan diatas baru diproses selanjutnya berupa rekomendasi untuk mendapatkan ijin prinsip. setelah ijin prinsip diterbitkan untuk proses selanjutnya adalah surat perjanjian sewa/pemanfaatan fasilitas.
  Surat perjanjian sekurang-kurangnya memuat ; fasilitas yang dimanfaatkan, persyaratan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan pengawasan pembangunan lainnya, masa berlaku perjanjian, biaya dan denda, pelaporan, larangan pengalihan hak, K3, perijinan usaha dan pajak, pendataan dan perjanjian, resiko pembatalan, tata hubungan kerja, forte majeure, perselisihan, perjanjian tambahan dan penutup.
  Kewajiban Kepala Pelabuhan Perikanan dalam pemanfaatan lahan di Pelabuhan Perikanan,meliputi:
-            Mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan rencana yang sudah disepakati.
-            Memberikan peringatan kepada investor atau kelalaian terhadap kontrak.
-            Melakukan evaluasi atas laporan kegiatan operasional.
  Kewajiban pengusaha dalam pemanfaatan lahan di Pelabuhan Perikanan, meliputi:
-            Membayar biaya pemanfaatan fasilitas tepat waktu.
-            Memanfaatkan fasilitas yang digunakan sesuai peruntukannya.
-            Melaporkan kegiatan operasionalnya secara periodik.
-            Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan juga diadakan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber terkait sewa dan pemanfaatan lahan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. (cs)

Kesehatan Modal Utama Dalam Bekerja

     Olah raga merupakan aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani akan tetapi juga secara rohani. Olah raga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, dengan berolah raga metabolism tubuh menjadi lancar sehingga distribusi dan penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien.
     Dengan berolah raga kesehatan tubuh kita akan terjaga, sehingga dalam bekerjapun kita dituntut untuk hidup sehat agar segala sesuatu yang akan dikerjakan akan menjadi lancar. 
     Bertempat di halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Kepala PPS Cilacap “W. Haryomo,A.Pi, SE, M.Si” bersama karyawan/wati PPS Cilacap melakukan kegiatan olah raga senam pagi bersama (16/12/2011).
      Kegiatan senam pagi tersebut dilaksanakan setiap hari jum’at, selain itu para karyawan/wati baik yang PNS maupun tenaga kontrak diberi kesempatan untuk berolah raga setelah senam antara lain; bola voli, bola sepak, bulu tangkis, tenis meja serta tenis lapangan, jalan santai dan olah raga lainnya. (cs) 

Pembinaan Pegawai PPS Cilacap


Peserta Pembinaan Pegawai Foto bersama usai acara dengan Narasumber

Kegiatan Pembinaan Pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap diikuti dan  dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap serta Satker PSDKP Cilacap dengan peserta 56 (lima puluh enam) orang bertempat di Hotel Dafam Cilacap (08/12/2011).

  Moderator   Pembinaan Pegawai adalah Drs. Eno Sandy Prayitno, MM (Kabag Tata Usaha) dan Ir. Mansur, MM (Kabid Pengembangan) dengan Narasumber Ir. Tjahjono K, MP (Kabag TU Kepegawaian) serta Kosingin, S.Sos (Kasubag Adm. Kepegawaian) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  Beberapa materi di sampaikan oleh narasumber dari Biro Kepegawaian diantaranya tentang: Hak dan Kewajiban PNS, Jenis Cuti,  Jenis Kenaikan Pangkat, PP 53 tahun 2010, Penjelasan persyaratan pembuatan KARPEG/KARIS/KARSU/ASKES dan TASPEN, SIMPEG, serta Administrasi Kepegawaian
Dalam kesempatan tersebut, peserta pembinaan Pegawai juga diberi kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber. Beberapa hal yang ditanyakan dan langsung dijawab oleh narasumber antara lain ; tentang pengambilan keputusan dari pimpinan unutk menentukan hak cuti pegawai, proses pembuatan KARPEG/KARSU, adanya kekeliruan antara SK CPNS dan SK PNS tentang tempat kelahiran serta hal lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian.
Dengan adanya diskusi dan tanya jawab dalam acara tersebut diharapkan agar peserta akan lebih mengerti tentang kepegawaian di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada khususnya. (cs)

pelabuhan perikanan samudera cilacap 2011

Rakor Pokja Minapolitan di DKP2SKSA Kab.Cilacap



Rabu 09 Nopember 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan (DKP2SKSA) Kabupaten Cilacap Kepala PPS Cilacap “W. Haryomo,A.Pi, SE, M.Si” menghadiri Rapat Koordinasi Pokja Minapolitan dengan Sekda kab.Cilacap, Kepala DKP2SKSA, Pejabat Struktural dan Fungsional PPS Cilacap serta beberapa SKPD terkait. Rapat Pokja Minapolitan lanjutan yang membahas rumusan kerangka kerja teknis Business Plan Minapolitan di Kabupaten Cilacap. (cs)

Rakor Pokja Minapolitan di PPS Cilacap




Rapat Koordinasi Pokja Minapolitan yang berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap kamis 3 Nopember 2011. Rapat Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan PPS Cilacap Ir.Mansur, MM yang dihadiri oleh Pejabat Struktural PPS Cilacap dan pejabat Fungsional Satker PSDKP serta beberapa SKPD yang terkait dengan Minapolitan di Kabupaten Cilacap.

Acara tersebut membahas tentang Penyusunan Businessplan Minapolitan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, dimana PPS Cilacap merupakan zona inti kawasan minapolitan di kabupaten Cilacap.
Perikanan merupakan salah satu sub sektor penting penghasil devisa. Dengan cara meningkatkan fasilitas yang diperlukan di pelabuhan perikanan, meningkatkan hasil tangkapan, peningkatan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan serta beberapa hal lainnya ayng dapat meningkatkan nilai tambah agar program ekspor hasil perikanan dapat tercapai dengan baik.
Pengembangan pelabuhan perikanan sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan tersebut, yaitu dengan cara ; merencanakan strategi peningkatan produksi, produktifitas, dn kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan secara adil dan merata, merencanakan pengembangan produk dengan melihat hulu-hilir alur produksi ikan beserta infrastrukturpendukungnya agar PPS Cilacap dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Cilacap .
Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang memiliki berbagai posisi strategis sangat berpeluang dalam pengembangan perikanan tangkap menuju Minapolitan diantaranya ; letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan daerah penangkapan ikan, berada di tengah pulau jawa dengan komoditi unggulan merupakan ikan ekonomis tinggi (seperti Tuna Cakalang dan Udang) serta Industri Perikanan (UPI) telah berkembang.(cs)

Sosialisasi Rehabilitasi Habitat Pesisir di PPS Cilacap


Text Box: Narasumber sosialisasi  Rehabilitasi Habitat Pesisir saat memberikan pengarahan di Balai Pertemuan Nelayan 
PPS Cilacap
Dalam upaya melestarikan sumberdaya di wilayah pesisir pada tanggal 26 Oktober 2011 telah dilakukan sosialisi rehabilitasi habitat pesisir dibalai pertemuan nelayan pelabuhan perikanan samudera cilacap.
Acara Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi jawa tengah tersebut dengan peserta 12 orang warga pesisir di Kampong Laut Cilacap dan 8 orang warga dari kecamatan Jeruk Legi juga dihadiri oleh Kepala Satker PSDKP Cilacap ‘Heru Santoso, A.Pi’, dengan narasumber dari Kabid KP3K Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala DKP2SKSA Kabupaten Cilacap serta dari tokoh pelestari wilayah pesisir/perintis mangrove.
Rencananya usai acara sosialisasi serta guna melestarikan dan memelihara kelestarian hutan mangrove dari berbagai kerusakan karena pencemaran lingkungan, ulah manusianya sendiri dan karna bencana alam akan segera ditanam 30 ribu pohon mangrove dan 60 ribu bibit bandeng di sekitar wilayah pesisiri cilacap.(cs)

Nakhoda KM.Jaya Terus Meninggal diatas Kapal


Text Box: Jenazah Nakhoda KM.Jaya Terus saat dibawa dari Dermaga menuju RSUD Kab.CilacapJum’at 21 Oktober 2011 pk.06.15 WIB, KM. Jaya Terus yang dikemudikan wakil Nakhoda bersandar di dermaga tambat labuh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan membawa jenazah sang Nakhoda.  
Menurut beberapa saksi, Pulung bin Kasbulah Nakhoda KM.Jaya Terus GT.29 No.589/Qa dengan alat tangkap Gill Nett yang sedang berlayar di perairan Cimiring Cilacap tiba-tiba merasakan sakit kepala yang kemudian diberikan obat gosok serta dipijat oleh Budianto bin Pulung (anak kandung nakhoda) namun rasa sakit di kepala tersebut tak kunjung reda. Akhirnya sang nakhoda memerintahkan Kamaludin alias karma bin takari (wakil nakhoda) untuk kembali ke pelabuhan pangkalan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Namun di tengah perjalanan menuju PPS CIlacap sekitar pk.03.00 WIB Nakhoda KM.Jaya Terus meninggal dunia.
Beberapa tim dari Polair, Polres Cilacap, Polsek Cilacap Selatan, serta Basarnas membawa korban dengan mobil ambulance menuju RSUD Kab.Cilacap untuk di visum yang selanjutnya di serahkan kepada keluarganya (Binasir bin Kasip) mertua dari korban nelayan warga desa Sawo jajar –Brebes Jawa tengah. Korban yang merupakan Nakhoda KM.Jaya Terus diperkirakan meninggal karena serangan jantung/angin duduk, karena disekujur tubuh korban tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.(cs)

Kunjungan Delegasi Thailand di PPS Cilacap


Kunjungan Delegasi dari Thailand ke PPS Cilacap dalam rangka informasi pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di Indonesia khususnya di kawasan Minapolitan Cilacap.
Delegasi Thailand yang berjumlah 6 orang dari Marine fisheries research and development bureau departement of fisheries, Economic cooperation group, Fishery Biologist, serta Policy and Planning Analyst tersebut menyoroti masalah penanganan ikan di Cilacap khususnya. Sebelumnya Delegasi Thailand tersebut beramah tamah dan saling memberikan informasi tentang kelautan dan perikanan khusunya di cilacap yang bertempat di kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola sumber`Daya Kawasan Segara Anakan Kab.Cilacap (DKP2SKSA) yang juga dihadiri oleh beberapa Instansi terkait lainnya di Kabupaten Cilacap. Usai mengunjungi pabrik pengolahan udang beku PT Toxindo Prima yang berada di kawasan industri PPS Cilacap, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ‘W. Haryomo, A.Pi, SE, MSi’ mengajak rombongan delegasi dari Thailand tersebut untuk berkeliling ke kawasan Zona Inti Minapolitan kab.Cilacap dan melihat langsung kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan, Dermaga Bongkar serta pengolahan ubur-ubur. Dan penjemuran udang rebon. Selain itu Delegasi dari Thailand tersebut juga mengunjungi pabrik pengalengan tuna PT Juifa International Foods. (cs)

Pelatihan Damkar di PPS Cilacap


Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan areal seluas 30 Ha terdapat beberapa fasilitas pokok , fungsional dan penunjang yang harus selalu dijaga terutama dari bahaya kebakaran. Untuk itu pada 19 September 2011, telah dilaksanakan pelatihan Pemadam Kebakaran di lapangan dan balai pertemuan nelayan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
Pelatihan Damkar tersebut di buka oleh Kepala Bagian Tata Usaha ‘Drs.Eno Sandy Prayitno, MM’ yang mewakili kepala Pelabuhan dengan Narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap. Peserta pelatihan Damkar berjumlah 23 orang yang terdiri dari anggota Satuan Pengamanan, Tenaga Kebersihan dan staf dari PPS Cilacap serta beberapa pengguna jasa di pelabuhan dengan metode teori serta praktek langsung dilapangan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Faktor yang sangat penting dalam penanggulangan kebakaran diantaranya; Pengaruh angin, Warna asap kebakaran, Lokasi kebakaran, serta bahaya lain yang mungkin terjadi.(cs)

Pembinaan PNBP di PPS Cilacap


Pembinaan PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilaksanakan di Hotel Dafam Cilacap (13/09/2011). Peserta pembinaan berjumlah dua puluh lima (25) orang berasal dari para pengguna jasa/penyewa lahan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
Acara pembinaan PNBP dibuka oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap “W. Haryomo, A.Pi, SE, MSi” dengan Narasumber dari Kabag Keuangan dan Umum DJPT “Drs. Hardono” serta Moderator dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yaitu Kepala Bagian Tata Usaha “Drs Eno Sandy Prayitno, MM” dan Kepala Bidang Pengembangan “Ir. Mansur, MM”.
PNBP ( penerimaan negara bukan pajak ) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan (Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1997. Tujuan diadakan acara pembinaan PNBP di PPS Cilacap yaitu untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta mentertibkan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, dengan sasaran Seluruh pengguna jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap meliputi ; Sewa lahan, Jasa tambat labuh, Pas masuk, Sewa peralatan, Sewa bangunan, serta Jasa lainnya.
Acara berlangsung dari jam 09.00 s/d 12.00 dilakukan dengan presentasi serta tanya jawab. Sedangkan target PNBP PPS Cilacap untuk tahun 2010 sebesar Target PNBP PPS Cilacap tahun 2010 sebesar Rp. 633.500.000,- tapi dapat terealisasi sebesar Rp. 398.806.010,-, sedangkan target PNBP PPS Cilacap untuk tahun 2011 sebesar Rp. 335.933.000,- dan dapat terealisasi s/d bulan Agustus 2011  sebesar Rp. 262.436.743,-.
Permasalahan realisasi Tahun Anggaran 2010 di PPS Cilacap tidak mencapai target disebabkan karena beberapa hal diantaranya ; kerjasama opersional dengan pihak ketiga yang direncanakan tidak dapat direalisasikan ; Terdapat pengguna jasa yang masih lalai melaksanakan kewajibannya/menunggak ; Kesadaran pengguna jasa pelabuhan dalam membayar sewa, pas masuk masih rendah ; serta Kurang optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan. (cs)

Koordinasi dan Sinkronisasi Kesyahbandaran


Guna meningkatkan koordinasi antara pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan para pengguna jasa di kawasan pelabuhan telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kesyahbandaran di aula gedung kantor PPS Cilacap (07/09/2011).
Dalam tatap muka tersebut Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ‘W. Haryomo, A.Pi, SE, MSi’ dampingi oleh Kepala Bidang Tata Operasional ‘A.Hardono Usodo, A.Pi, MM’ serta perwakilan dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap dalam menyikapi operasionalnya alat tangkap Purse Seine di perairan selatan jawa, yang juga dihadiri oleh Satker PSDKP Cilacap, DPC HNSI Kabupaten, KUD Mino Saroyo Cilacap, APKI Cilacap, Kelompok Nelayan PPS Cilacap, Paguyuban Nakhoda PPS CIlacap serta Pelaksana Kegiatan Ketertiban terpadu PPS Cilacapyang semuanya berjumlah 134 orang, karena dianggap mengganggu penggunaan alat tangkap lain seperti Gill Net dan long Line serta dianggap dapat menguras Sumber Daya Ikan.
Selain itu dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pemasangan rumpon karena keberadaannya diangap mengganggu keselamatan pelayaran di perairan sekitar Cilacap serta kurangnya kapal dan petugas pengawas perikanan di perairan selatan jawa khususnya Cilacap. Selain itu para para pengguna jasa khususnya Nelayan/Nakhoda kapal meminta adanya pelatihan/sosialisasi tentang SKK/AKAPIN di PPS Cilacap,  (cs)
VIDEO Koordinasi dan Sinkronisasi Kesyahbandaran di PPS Cilacap

Operasional PPS Cilacap

My Photo

My Video's

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes