Kebijakan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Penyuluhan Perikanan untuk menempatkan Pos Penyuluhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan seluruh Indonesia disambut positif oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap saat peresmian Pos Penyuluhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tanggal 5 April 2011.
Penempatan Pos-pos Penyuluhan di Pelabuhan Perikanan tentunya akan dapat mempercepat penyampaian informasi dan hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan kepada masyarakat perikanan. Pada saat ini di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah ditempatkan tenaga Penyuluh Perikanan sebanyak 3 (tiga) orang. Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas ditempatkannya Pos Penyuluhan Perikanan dan dalam waktu dekat juga akan menambah tenaga penyuluh perikanan serta akan melengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan penyuluhan di pelabuhan perikanan.
Peresmian Pos Penyuluhan Perikanan di PPS Cilacap dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap disaksikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan Ir. Herman Suherman, MM dan didampingi oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap W. Haryomo, A.Pi, SE, MSi , Staf DJPT dan PPS Cilacap serta para petugas penyuluh perikanan.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melakukan pencanangan program minapolitan dan Rapat Koordinasi Minapolitan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap DR. Ir. Dedy H. Sutisna, MS disela-sela kunjungannya beliau memanfaatkan waktu selama 3 jam untuk menyelesaikan tugas-tugas penting sehingga harus berkantor di ruang kerja Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr.Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS), Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (Ir. Alifsyah Bambang Sutejo, M.Si) yang pernah menjabat Kepala PPS Cilacap berserta beberapa Pejabat Eselon 2, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Minapolitan di Kabupaten Cilacap (05/04/2011) mengunjungi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang merupakan Kawasan Zona Inti Minapolitan di Kabupaten Cilacap.
Dipandu oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (W. Haryomo, A.Pi, SE,M.Si) beserta Pejabat Struktural, rombongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut meninjau beberapa fasilitas di Pelabuhan,seperti ; Balai Pertemuan Nelayan, Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT), Pos Pelayanan Terpadu serta Kantor Satker Pengawas Perikanan PSDKP.
Dalam kunjungannya di Kawasan Zona Inti Minapolitan tersebut Dirjen Perikanan tangkap juga meresmikan Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di PPS Cilacap.
Karena kesibukannya yang luar biasa dan idak mau menunda pekerjannya tersebut, Dirjen Perikanan Tangkap (Dr.Ir. Deddy Heryadi Sutisna, MS), selama beberapa jam sempat menyelesaikan pekerjaanya di ruang Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera cilacap.
Sebelum mengakhiri kunjungannya Dirjen Perikanan Tangkap beserta rombangan menyempatkan diri untuk beramah tamah. (cs)

Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip : terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan dengan tujuan (1.)Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan; (2.)Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan pengolah ikan yang adil dan merata; (3.)Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat Koordinasi dan Evalusai Minapolitan di Kabupaten Cilacap diselenggarakan di Kantor Pemda Kabupaten Cilacap (05/04/2011). Acara tersebut di hadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr.Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS), Wakil Bupati Cilacap (H. Tatto Suwarto Pamuji), Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (Ir. Alifsyah Bambang Sutejo, M.Si), Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (W. Haryomo, A.Pi, SE,M.Si), beberapa Pejabat Eselon 2 serta para Kepala SKPD di Kabupaten Cilacap dan Instansi terkait lainnya.
Beberapa rumusan dihasilkan dari Rapat Koordinasi Minapolitan tersebut, diantaranya ;
1. Pengembangan Kawasan Minapolitan sudah memiliki legal aspek yang jelas karena sudah tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJM-N dan RKP);
2. Perlu adanya pemantapan Roadmap Minapolitan dilengkapi dengan bussines plan dan action plan sehingga terbentuk master plan (Rencana Induk) dan RPIJM Kabupaten Cilacap yang di tetapkan dan ditanda-tangani oleh Ketua Pokja dan Bupati;
3. Perlu adanya upaya terencana dan terprogram untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas PPS Cilacap, khususnya pada kolam labuh 3.
4. Konsolidasi perencanaan lintas sektor dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta konsolidasi di tingkat daerah dilakukan oleh Pokja;
5. Minapolitan supaya dimasukkan dalam Perda RTRW Kabupaten Cilacap;
6. Perlu percepatan pelaksanaan aksi bagi sektor, sub sektor dan SKPD yang telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada tahun 2011 di Kab. Cilacap;
7. Bagi sektor, sub sektor dan SKPD yang belum memiliki program dan anggaran di tahun 2011 supaya dapat merevisi anggaran 2011, memasukkan dalam APBN-P 2011 dan menganggarkannya sampai dengan tahun 2014 untuk pengembangan kawasan minapolitan di Kab. Cilacap;
8. Program pengembangan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya supaya dimasukkan dalam materi MUSRENBANGKAB, MUSRENBANGPROV dan MUSRENBANGNAS;
9. DPRD Kabupaten Cilacap mendukung penuh kegiatan pengembangan minapolitan perikanan tangkap dan perikanan budidaya baik melalui jalur politik maupun eksekutif;
10. Pokja supaya dapat mengakomodir kemitraan dengan pihak swasta/investor dan kelompok-kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan, termasuk dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaku minapolitan;
11. Pihak perbankan wajib mendukung penuh untuk penguatan modal dan pembiayaan bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan di kawasan minapolitan Kab. Cilacap.
Dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Minapolitan di Kabupaten Cilacap tersebut diharapkan agar Pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Cilacap dapat terlaksana dengan baik guna mendukung dan meningkatkan perekonomian Kelautan dan Perikanan. (cs)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Cilacap Tahun 2011 diselenggarakan di Hotel Griya Patra Cilacap (23/03/2011).

Acara tersebut dihadiri sekitar 200 orang antara lain ; Wakil Bupati Cilacap, Ketua DPRD Kab.Cilacap, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Kapolres Cilacap, Komandan Kodim 0703 Cilacap, Dan Lanal Cilacap, Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Bappeda Kabupaten tetangga dari Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, Ciamis dan Kuningan. Hadir pula dalam acara tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Cilacap, para Asisten Sekda Kabupaten Cilacap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cilacap serta para Kepala SKPD, Kepala kantor / Instansi Vertikal dan Delegasi Kecamatan, Lurah / Kepala Desa se-Kabupaten Cilacap, Pimpinan BUMN / BUMD, Perguruan Tinggi / Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Profesi / Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat / Organisasi Perempuan.

Musrenbang Kabupaten Cilacap tahun 2011 bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) untuk penyempurnaan rencana RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2012, yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2010, rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dan rencana program dan kegiatan, serta pagu indikatif pendanaan berdasarkan SKPD, usulan kegiatan yang pendaaannya bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, APBD Provinsi dan APBN meningkatkan kemandirian daerah melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan serta membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunn dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kemandirian daerah.

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang diwakili oleh Ir.Mansur, MM selaku Kepala Bidang Pengembangan diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menyampaikan paparan tentang Kebijakan Program Minapolitan di Kabupaten Cilacap. Adapun materi yang dipaparkan meliputi ; Pengertian Minapolitan, kerangka fikir, persyaratan Minapolitan, tujuan Minapolitan, sasaran, zonasi wilayah Minapolitan, pola keterpaduan kegiatan Minapolitandi Kab. Cilacap, kelembagaan yang berperan dalam Minapolitan dan potensi pengembangannya. Kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti : SK Bupati tentang Tim Minapolitan Kabupaten, SK Bupati tentang penetapan lokasi Minapolitan (PPS Cilacap sebagai zona inti), Roadmap Minapolitan Kabupaten, penyusunan rencana induk, rapat-rapat koordinasi di tingkat Pusat maupun daerah.

Pendanaan dari Kementerian kelautan dan Perikanan melalui PPS Cilacap tahun 2011 meningkat dua kali lipat dari tahun 2010 dalam rangka menyelesaikan Minaoplitan, termasuk rencana BLM bagi Sembilan (9) KUB PUMP Perikanan Tangkap sebesar Rp.100 juta/KUB.

Beberapa instansi terkait / Kementerian yang sudah mengambil peran dalam program Minapolitan kabupaten Cilacap terutama Ditjen Cipta Karya kementerian Pekerjaan Umum yang sudah terjun langsung bersama Ditjen Perikanan Tangkap ke daerah untuk study DED prasarana air bersih,pembangunan/pengangkatan jalan akses produksi di TPI Sentolokawat,TPI Sidakaya,TPI Kemiren dan kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dan sekitarnya. Selain itu juga kegiatan pelatihan perikanan tangkap bagi nelayan dan pengolah ikan dari BPPP Tegal serta gerakan makan ikan bagi 500 siswa SD sekaligus dalam rangka hari jadi kabupaten cilacap yang ke 155.

Disampaikan pula bahwa Bp. Wakil Bupati sudah sangat merespon dan mendukung kegiatan Minapolitan ini,pertanyaannya bagaimana dengan SKPD beserta Kementerian terkait lainnya, apakah Minapolitan kabupaten Cilacap akan terwujud? Jawabannya ada pada kita semua khususnnya Tim Pokja Minapolitan kabupaten Cilacap. Untuk itu mari kita sinergikan dan bangun komitmen bersama untuk mensukseskan Minapolitan kabupaten Cilacap guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan khususnya nelayan.

Komitmen dan sinergi kita semua akan dibahas dalam Raker Evaluasi keterpaduan pengembangan Minapolitan antara Tim Pokja Pusat bersama Tim Pokja Kabupaten yang di rencanakan akan dilaksanakan di Cilacap tanggal 5 April 2011. Semoga program minapolitan juga merupakan kegiatan dari kebijakan kabupaten Cilacap” “Bangga Mbangun Desa”.

Hasil yang diharapkan dari Musyarawaran Perencanaan Pembangunan tersebut adalah rumusan arah kebijakan umum, prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012 serta skala prioritas kegiatan yang sudah dikelompokan berdasarkan sumber pembiayaan (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya). (cs)