Sebanyak Delapan (8) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima anugerah Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono saat upacara hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 68 di halaman kantor PPSC, Sabtu (17/08/2013).

Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tersebut diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus selama paling singkat sepuluh (10) tahun, dua puluh (20) tahun dan tiga puluh (30) tahun.

Delapan (8) PNS dari Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana karya Satya tersebut antara lain ; Drs. Eno Sandy Prayitno, MM, menerima Tanda Kehormatan  tiga puluh (30) tahun dan Anggoro Hari Sapto, SE menerima Tanda Kehormatan dua puluh (20) tahun serta Daniel Wahyu Setyawan, S.Sos; Kushartanto, ST; Nurul Fajri AC,A.Md; Ahmad Suradi;  Cucu Supari Muntarso dan Siswoyo masing-masing menerima Tanda Kehormatan sepuluh (10) tahun.

Penyerahan dan Penyematan Tanda Kehormatan tersebut dilakukan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Ir. Wahid, M.Si saat upacara hari Kemerdekaan Republik Indoensia ke 68 di halaman kantor PPSC, disaksikan oleh Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai PNS dan tenaga kontrak lingkup PPSC serta beberapa tamu undangan. (cs)

http://chulay.wordpress.com/2013/08/18/delapan-pns-ppsc-terima-piagam-tanda-kehormatan/

Latar Belakang

Gagasan pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap diawali sejak  dekade tahun 1980-an oleh Direktorat Jenderal Perikanan dengan mengembangkan PPI Sentolokawat, namun rencana tersebut menemui hambatan karena lokasinya berdekatan dengan dermaga dan lalulintas kapal tanker Pertamina.

Dari hasil rapat koordinasi pada tanggal 14 Agustus 1989 diputuskan, bahwa pembangunan pelabuhan perikanan segera dilaksanakan dan Bappenas ditunjuk sebagai koordinator tim pelaksana serta Pertamina sebagai penyandang dana. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap, sesuai SK Menko Ekuin dan Wasbang Nomor Kep.09/M.EKUIN/1990 tanggal 24 Maret 1990 beranggotakan 11 instansi/Departemen terkait.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dimulai tahun 1991/1992 dan selesai pada tahun 1994. Uji coba operasional dilakukan pada tanggal 20 Mei 1994 sampai dengan 24 Mei 1995. Pada tanggal 18 Nopember 1996 PPSC diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada awalnya status Pelabuhan Perikanan Cilacap ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan type B (Nusantara) sesuai dengan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 16 Agustus 1995. Dalam perkembangan selanjutnya meningkat menjadi Pelabuhan Perikanan type A  (Samudera) sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 86/M/PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001. 

Letak Geografis

PPS Cilacap berlokasi di Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, tepatnya pada posisi 109 °01'18,4 '' BT dan 07 ° 43' 31,2 ''LS.

Lokasi pelabuhan perikanan ini sangatlah strategis karena berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia (WPP IX) yang merupakan fishing ground khususnya udang, cakalang dan tuna.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum pembangunan dan operasional / pengelolaan pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah :

o UU. No. 21 Th. 2008, tentang Pelayaran.

o UU. No. 45 Th. 2009, tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 31 Th. 2004 Tentang Perikanan.

o PP No. 19 Th. 2006, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan.

o Kep. Men Kelautan dan Perikanan No:Kep/16/MEN/2006, tentang Pelabuhan Perikanan

o PERMEN Kelautan dan Perikanan No.PER.06/MEN/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan.

Visi & Misi

Visi : ” Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015.”

Misi : "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan"

TUJUAN GRAND STRATEGY (The Blue Revolution Policies) 

• Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.

• Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan.

• Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan. 

• Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.

Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.06/MEN/2007 ”Tugas pokok Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah melakukan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan  di wilayahnya, pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pendayagunaan   sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;

2. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

3. Pelayanan jasa dan fasilitasi usaha perikanan;

4. Pengembangan dan fasilitasi penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat perikanan;

5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan;

6. Pelaksanaan fasilitasi publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya;

7. Pelaksanaan fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;

8. Pelaksanaan pengawasan penangkapan sumber daya ikan, dan penanganan, pengolahan, pemasaran, serta pengendalian mutu hasil perikanan;

9. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan, serta pengelolaan sistem informasi;

10.Pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;

11.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi