Kebijakan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Pusat Penyuluhan Perikanan untuk menempatkan Pos Penyuluhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan seluruh Indonesia disambut positif oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap saat peresmian Pos Penyuluhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tanggal 5 April 2011.
Penempatan Pos-pos Penyuluhan di Pelabuhan Perikanan tentunya akan dapat mempercepat penyampaian informasi dan hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan kepada masyarakat perikanan. Pada saat ini di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah ditempatkan tenaga Penyuluh Perikanan sebanyak 3 (tiga) orang. Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas ditempatkannya Pos Penyuluhan Perikanan dan dalam waktu dekat juga akan menambah tenaga penyuluh perikanan serta akan melengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan penyuluhan di pelabuhan perikanan.
Peresmian Pos Penyuluhan Perikanan di PPS Cilacap dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap disaksikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan Ir. Herman Suherman, MM dan didampingi oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap W. Haryomo, A.Pi, SE, MSi , Staf DJPT dan PPS Cilacap serta para petugas penyuluh perikanan.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melakukan pencanangan program minapolitan dan Rapat Koordinasi Minapolitan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap DR. Ir. Dedy H. Sutisna, MS disela-sela kunjungannya beliau memanfaatkan waktu selama 3 jam untuk menyelesaikan tugas-tugas penting sehingga harus berkantor di ruang kerja Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr.Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS), Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (Ir. Alifsyah Bambang Sutejo, M.Si) yang pernah menjabat Kepala PPS Cilacap berserta beberapa Pejabat Eselon 2, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Minapolitan di Kabupaten Cilacap (05/04/2011) mengunjungi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang merupakan Kawasan Zona Inti Minapolitan di Kabupaten Cilacap.
Dipandu oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (W. Haryomo, A.Pi, SE,M.Si) beserta Pejabat Struktural, rombongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut meninjau beberapa fasilitas di Pelabuhan,seperti ; Balai Pertemuan Nelayan, Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT), Pos Pelayanan Terpadu serta Kantor Satker Pengawas Perikanan PSDKP.
Dalam kunjungannya di Kawasan Zona Inti Minapolitan tersebut Dirjen Perikanan tangkap juga meresmikan Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di PPS Cilacap.
Karena kesibukannya yang luar biasa dan idak mau menunda pekerjannya tersebut, Dirjen Perikanan Tangkap (Dr.Ir. Deddy Heryadi Sutisna, MS), selama beberapa jam sempat menyelesaikan pekerjaanya di ruang Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera cilacap.
Sebelum mengakhiri kunjungannya Dirjen Perikanan Tangkap beserta rombangan menyempatkan diri untuk beramah tamah. (cs)

Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip : terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan dengan tujuan (1.)Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan; (2.)Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan pengolah ikan yang adil dan merata; (3.)Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat Koordinasi dan Evalusai Minapolitan di Kabupaten Cilacap diselenggarakan di Kantor Pemda Kabupaten Cilacap (05/04/2011). Acara tersebut di hadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr.Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS), Wakil Bupati Cilacap (H. Tatto Suwarto Pamuji), Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (Ir. Alifsyah Bambang Sutejo, M.Si), Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (W. Haryomo, A.Pi, SE,M.Si), beberapa Pejabat Eselon 2 serta para Kepala SKPD di Kabupaten Cilacap dan Instansi terkait lainnya.
Beberapa rumusan dihasilkan dari Rapat Koordinasi Minapolitan tersebut, diantaranya ;
1. Pengembangan Kawasan Minapolitan sudah memiliki legal aspek yang jelas karena sudah tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJM-N dan RKP);
2. Perlu adanya pemantapan Roadmap Minapolitan dilengkapi dengan bussines plan dan action plan sehingga terbentuk master plan (Rencana Induk) dan RPIJM Kabupaten Cilacap yang di tetapkan dan ditanda-tangani oleh Ketua Pokja dan Bupati;
3. Perlu adanya upaya terencana dan terprogram untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas PPS Cilacap, khususnya pada kolam labuh 3.
4. Konsolidasi perencanaan lintas sektor dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta konsolidasi di tingkat daerah dilakukan oleh Pokja;
5. Minapolitan supaya dimasukkan dalam Perda RTRW Kabupaten Cilacap;
6. Perlu percepatan pelaksanaan aksi bagi sektor, sub sektor dan SKPD yang telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada tahun 2011 di Kab. Cilacap;
7. Bagi sektor, sub sektor dan SKPD yang belum memiliki program dan anggaran di tahun 2011 supaya dapat merevisi anggaran 2011, memasukkan dalam APBN-P 2011 dan menganggarkannya sampai dengan tahun 2014 untuk pengembangan kawasan minapolitan di Kab. Cilacap;
8. Program pengembangan Minapolitan berbasis Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya supaya dimasukkan dalam materi MUSRENBANGKAB, MUSRENBANGPROV dan MUSRENBANGNAS;
9. DPRD Kabupaten Cilacap mendukung penuh kegiatan pengembangan minapolitan perikanan tangkap dan perikanan budidaya baik melalui jalur politik maupun eksekutif;
10. Pokja supaya dapat mengakomodir kemitraan dengan pihak swasta/investor dan kelompok-kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan, termasuk dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai pelaku minapolitan;
11. Pihak perbankan wajib mendukung penuh untuk penguatan modal dan pembiayaan bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan di kawasan minapolitan Kab. Cilacap.
Dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Minapolitan di Kabupaten Cilacap tersebut diharapkan agar Pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Cilacap dapat terlaksana dengan baik guna mendukung dan meningkatkan perekonomian Kelautan dan Perikanan. (cs)