TERNATE - Gagal di Pemilu alias tidak memperoleh suara yang signifikan untuk merebut kursi anggota DPRD, telah memicu tren baru. Para caleg kini ramai-ramai menarik bantuan yang pernah diberikan pada warga.
Salah satu yang cukup fenomenal yakni tergusurnya 42 KK dari lahan tempat mereka tinggal di kawasan Daeo, desa Gura, kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara (Halut). Tergusurnya warga itu dikarenakan ada pengusiran dari pemilik lahan yang beralasan bahwa tempat tinggal warga "menumpang" itu akan dibangun tempat usaha.

Padahal, telah menjadi rahasia umum, putra dari pemilik lahan yakni EP yang merupakan caleg dari partai RepublikaN tak memperoleh satupun suara dari TPS para warga berdomisili, yang menjadi pemicu dari penggusuran tersebut.

Di Ternate, lebih banyak lagi kasus yang mencuat, dan yang paling mendominasi adalah penarikan bantuan televisi yang pernah diberikan caleg pada pangkalan-pangkalan ojek.

Diawali dengan penarikan televisi dan pengrusakan pangkalan oleh tim sukses salah satu caleg dari partai Golkar di Dapil I Ternate (Ternate Selatan-Moti) yang menarik televisi yang diberikan di pangkalan ojek Falajawa II, Kelurahan Kayu Merah, termasuk merusak pangkalan tersebut hanya beberapa jam setelah penghitungan suara berakhir.

Selanjutnya, menyusul kasus serupa yang melibatkan sejumlah caleg Parpol lainnya. Terakhir yang mencuat adalah penarikan televisi dan bantuan semen oleh tim sukses Caleg berinisial MG di Kelurahan Jati, Rabu 15 April.

Tidak ada perjanjian bantuan tersebut diberikan harus dibalas dengan pemberian suara dari warga. Namun, rata-rata, para tim sukses (di luar sepengetahuan Caleg) mengambil langkah tersebut karena kecewa dengan hasil penghitungan suara di TPS setempat.

"Soal penarikan bantuan itu tanpa sepengetahuan apalagi atas suruhan saya. Itu dilakukan tim saya, karena mereka emosional dengan hasil penghitungan suara yang saya peroleh di TPS," ujar HS, salah satu Caleg yang tim suksesnya merusak pangkalan dan menarik televisi di pangkalan ojek, Saat ditemui, Rabu 15 April.

Langkah tersebut tentu saja mendapat tanggapan warga. Beragam pandapat muncul yang tentunya dengan nada pro dan kontra.

"Mestinya mereka tidak perlu melakukan hal itu. Katakanlah itu tabungan untuk lima tahun mendatang jika mencalonkan diri lagi. Secara emosional, warga akan mengingat jasa mereka. Tapi jika menarik bantuan kembali, justru akan menimbulkan antipati dan kebencian," tutur Suryawan, sealah satu PNS di kota Ternate pada okezone.

"Wajar jika hal itu dilakukan para Caleg dan tim suksesnya. Warga terutama mereka yang mengaku bisa mempengaruhi warga yang suka membuat janji 'gombal' pada Caleg asal diimingi sesuatu. Padahal belakangan justru mereka menusuk dari belakang. Awalnya mereka siap mendukung dan memilih, tapi jika ada Caleg lain yang berani bayar lebih, tentunya mereka berpaling dari komitmen awal," kata Fiko, warga Jati.

Bukan hanya menarik bantuan, ada juga warga yang suka rela mengembalikan bantuan yang diberikan Caleg setelah kalah di wilayah mereka. Salah satunya yang dilakukan warga Ngade, Ternate Selatan, yang mengembalikan uang yang disumbangkan salah satu Caleg Golkar berinisial IR untuk pembangunan mesjid setempat.

Yang pasti, dari sejumlah masalah tersebut telah mencuatkan bahwa pilihan rakyat pada Pemilu lalu tidak lepas dari unsur money politics. Benarkah para caleg yang mendulang suara besar dan bersiap melenggang ke kursi legislatif benar-benar merupakan hasil pilihan sesuai nurani? Sulit untuk menjawabnya.

Lantas bagaimana para caleg lain menilai hal tersebut? Asghar Saleh, caleg partai Golkar Dapil II (Ternate Utara-Ternate Tengah) yang bisa dipastikan telah menggenggam satu kursi di DPRD itu punya pandangan jauh ke depan.

"Apa yang dilakukan itu telah mencederai nilai-nilai demokrasi. Sistem Pemilu yang telah dibangun lebih baik itu di mana makin mendekatkan rakyat dengan wakilnya lewat tata cara memilih orang masih menyisahkan masalah. Ini berarti kita masih harus banyak belajar untuk menjadi lebih baik," tutur ketua AMPG dan KNPI kota Ternate itu.

Pasalnya, dengan cara-cara tak fair seperti itu, meski terpilih, bisa saja Caleg melepas tanggung jawabnya dari rakyat. "Sistem yang dibangun untuk mendekatkan rakyat dengan wakilnya jadi sia-sia. Kontrak politik secara tidak tertulis antara caleg dengan pemilih menjadi rusak karena caleg menganggap tanggungjawabnya pada rakyat sudah terbayar dengan duit. Ini yang harus dibersihkan," pungkas Asghar. (hri)
http://pemilu.okezone.com/read/2009/04/16/267/210992/tak-terpilih-waktunya-tarik-bantuan-dari-tangan-pemilih